Asas pengelolaan bmd
WebPengelolaan BMD secara optimal harus didukung dengan adanya perencanaan pengelolaaan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu diperlukan sebuah perencanaan berupa peta jalan yang dapat dijadikan pedoman oleh berbagai pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah yang berkaitan secara langsung dengan pengelolaan BMD. Web11 apr 2016 · PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah [JDIH BPK RI] Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor …
Asas pengelolaan bmd
Did you know?
WebLogin; Tema Jenis Web(1) Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. (2) Pengelolaan …
WebInspektorat Provinsi Jawa Tengah WebNo. 547, 2016 KEMENDAGRI. BMD. Pengelolaan. Pedoman. Pencabutan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK ... Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem …
Web5 ott 2024 · Pengelolaan ini bertujuan untuk melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik, tertib hukum, dan tertib asas dalam pengelolaan BMN berdasarkan asas fungsional kepastian hukum, transparansi ...
Web24 giu 2012 · PERTIMBANGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PMPD atas BMD dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMN/D atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara/daerah; BMD yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BMN/D atau badan …
Web(1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian … ford flex limited 2014WebPP 28 Tahun 2024, Dasar Pengelolaan BMN yang Lebih Optimal, Efektif, dan Efisien Faza Fakhriyan Wildan Kamis, 02 Juli 2024 pukul 12:05:53 4546 kali Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) senantiasa berupaya menjadi pengelola Barang Milik Negara (BMN) yang optimal, efektif, dan efisien. ford flex limited editionWeb2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kebijakan Pengelolaan barang ford flex ls swapWeb31 lug 2016 · Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara/daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan; (c). Asas … ford flex lowering springsWeb1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD); dan 2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Derah (BMD). Penunjukan … ford flex limited specsWebSedangkan di Pemerintah Daerah Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan BMD yang akan menetetapkan Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah sebagai berikut : 1) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD); dan 2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna Barang Milik Derah (BMD). ford flex low oil pressure warningWebPengelolaan aset daerah harus memenuhi prinsip-prinsip dan asas yang baik. ... Bimbingan teknis BMD ini, dilaksanakan dalam rangka perbaikan pengelolaan BMD untuk menindaklanjuti temuan hasil audit BPK RI Tahun 2012 dan untuk mempertahankan opini WTP yang telah diraih, ... ford flex limited 2018